Ijin Belum Ada,Pihak Pengelola Tetap Membangun Hotel, Pungsi Pemda OKUS Di Pertanyakan LSM GNPK-RI
MediaOKUS." Banding Agung - Bangunan Hotel Penginapan Ranau Indah (RI) yang berlokasi di bantaran pinggir pantai Danau Ranau menuai kritik Ormas Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPKRI) Oku Selatan terkait letak bangunan diduga melanggar aturan.
Begitu juga dengan tempat bangunan sasana mainan atau Waterboom dinilai tidak sesuai letak fungsi dan objek suatu pembangunan pada umumnya hingga dengan kasab mata saja kejanggalan itu jelas jelas mengabaikan azas pembangunan yang ramah lingkungan dan patuh serta tunduk pada aturan yang berlaku.
Setidaknya hal ini yang diungkapkan Sekjen GNPKRI Oku Selatan Henafri saat investigasi ke lapangan Kamis 26 November 2020 di lokasi dimana Bangunan Hotel Ranau Indah dan Waterboom beroperasi dan berusaha semenjak berapa tahun ini berada pada bantaran Danau Ranau
Menurutnya, melihat tata bangunan yang berdiri sangat bebas di bantaran Danau Ranau yang merupakan kawasan BPDAS dan Hutan Lindung Musi.
“Oleh sebab itu kami sebagai lembaga yang perduli dengan pembangunan di daerah ini mempertanyakan hal itu, selain memang menjalankan fungsi kontrol sosial,” ungkap Henafri.
Ketua PD GNPK RI Oku Selatan, Tisna Buana mengatakan terkait bangunan yang terkesan liar bertengger di bibir danau ranau itu, menurutnya, “Secara estetika saja bangunan itu sudah merusak keaslian panorama di tempat ini, kata nya.
“Pemerintah dengan dinas terkaitnya semestinya lebih proaktif lagi mengawasi hal ini,” ucapya.
Jika hotel atau waterboom yang disinyalir tak kantongi ijin semesetinya Dinas Pariwisata mengetahui itu, kata Tisna. Alasanya, sambungnya, dinas pariwisata merasa tidak mengeluarkan surat rekomendasi atau apa lah itu bentuknya.
“Namun jika itu perrsoalan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) itu kita terpaksa harus mundur ke belakang,” tambah Tisna.
Tisna kemudian mengatakan IMB itu wilayah nya Dinas PU Cipta Karya yang mengeluarkan Rekomendasi nya, mulai dari jenis dan tipe bangunan, hingga ke sertifikat Laik fungsi (SLF)
“ Disitu juga ada retribusi dan hitung hitungan berapa Pemkab akan peroleh PAD tinggal dikalikan saja,” terang nya.
“Nah maksud saya mundur ke belakang itu, kita harus mengetahui ijn usaha nya diperuntukan untuk ijin usaha apa?,” timpal nya.
“ Jika ada IMB nya, ijin lokasi tidak ada itu aneh dan lahan diatas bangunan itu status nya apa?,” ucap Tisna Lagi.
“ Jangan lupa ketika berusaha itu atau ketika kita mengantongi ijin usaha yang ada tempatnya tentunya harus ada ijin lingkungan, “ urainya.
“Sedangkan induk nya itu ya Ijin lingkungan tetapi pihak pihak yang merngantongi ijin lingkungan itu harus memenuhi kewajiban yaitu sertifikat UKL-UPL dengan kategori sedang dan AMDAL jika kategori besar. Setelah itu ijin B3 soal limbah dan sampah termasuk juga K3, “ Tisna menerangkan.
Tisna kemudian menjelaskan jika tidak memiliki satu saja perijinan tersebut ada sanksinya dan sangat berat. “ Apa lagi jika itu terkait soal ijin lingkungan malahan ada pidana nya. Maka penegak hukum bisa juga untuk mengaudit nya jika perlu,” ucap Tisna.
“Untuk itu lah saya selaku Ketua PD GNPK RI Oku Selatan mengingatkan dinas terkait di wilayah kita cintai ini, kita menghormati prinsip tata cara berinvestasi tetapi berinvestasi lah sesuai aturan, “ kata Tisna.
Secara terpisah, Kepala Dinas PTSP Oku Selatan mengatakan terkait hal tersebut bahwa sejauh ini pihak nya tidak menerima laporan atau berupa ijin yang akan diunggah di system OSS PTSP Oku Selatan.
Menurutnya dinas PTSP hanya mengeluarkan ijin, tetapi tetap rekomendasi rekomendasi dari dinas masing masing. Misalnya ijin lingkungan rekomendasi itu di DLH termasuk juga Limbah B3, K3 dan sertifikat UKL UPL. Jika itu ijin lokasi biasa nya ke Tata Pemerintahan meski Ijin prinsip diganti ke PTSP, ujar nya. Selain itu Kadis PTSP ini juga menyebut IMB rekomendasi ada di dians PU Cipta Karya.**BG
Komentar
Posting Komentar